Menperin Minta Toyota, Suzuki, dan Daihatsu Tak Naikkan Harga dan Hindari PHK

Table of Contents

SERBATAU – Di tengah tekanan ekonomi global dan penurunan penjualan mobil nasional, Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita menyampaikan permintaan tegas kepada tiga raksasa otomotif Jepang—Toyota, Suzuki, dan Daihatsu.

Dalam pertemuan yang berlangsung di Paviliun Indonesia pada ajang World Expo 2025 Osaka, Kamis (11/7), Menperin meminta supaya ketiganya tidak menaikkan harga kendaraan serta tidak melaksanakan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap karyawan di Indonesia.

Permintaan tersebut mencerminkan kekhawatiran pemerintah terhadap stabilitas industri otomotif nasional yang kini menjadi salah satu sektor strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja.

Konteks Terkini Industri Otomotif

Sektor otomotif saat ini berada dalam tekanan besar. Sejak awal 2025, berbagai faktor seperti pelemahan nilai tukar, naiknya biaya logistik, dan inflasi global ikut menekan kinerja industri ini. Di Indonesia, data Gaikindo mencatat penurunan wholesale mobil hingga 8,6% menjadi 374.740 unit pada semester I-2025.

Tak hanya itu, daya beli masyarakat juga mengalami tekanan yang cukup signifikan. Jika harga kendaraan naik, dikhawatirkan akan terjadi penurunan penjualan lebih lanjut dan memicu efek domino terhadap sektor pendukung lainnya.

Permintaan Langsung: Jaga Harga dan Lapangan Kerja

Dalam pertemuan di Osaka tersebut, Menperin Agus menegaskan dua hal utama:

1. Tidak menaikkan harga kendaraan dalam waktu dekat.
2. Tidak melakukan PHK serta justru membuka kesempatan kerja baru.

“Maka itu, saya secara khusus meminta agar tidak ada kenaikan harga mobil dan tidak ada PHK di Indonesia. Ini penting demi menjaga daya beli masyarakat dan menjaga lapangan kerja di sektor otomotif, yang merupakan salah satu penopang industri nasional” ujar Agus.

Menurutnya, Toyota, Suzuki, serta Daihatsu ialah bagian penting dari rantai pasok industri otomotif di Indonesia. Langkah mereka akan sangat berpengaruh terhadap iklim usaha nasional.

Respons Positif dari Prinsipal Otomotif Jepang

Permintaan tersebut tak bertepuk sebelah tangan. Ketiga prinsipal asal Jepang itu memberikan respons positif dan menyatakan komitmennya untuk:

• Menjaga harga kendaraan tetap stabil.
• Menahan diri dari melakukan PHK.
• Bahkan berencana guna meningkatkan pelatihan SDM Indonesia di Jepang.

Toyota, misalnya, siap mengembangkan program pelatihan dan peningkatan kapasitas pekerja Indonesia sebagai bentuk dukungan terhadap keberlanjutan industri otomotif nasional.

"Kami mengapresiasi komitmen yang diberikan oleh para prinsipal otomotif. Ini menunjukkan adanya kesamaan pandang untuk menjaga keberlangsungan industri," ujar Menperin.

Risiko Jika Permintaan Tidak Diindahkan

Analis industri menyebut, jika permintaan Menperin tidak direspon secara serius, setidaknya tiga risiko besar mengintai:

1. Penurunan Daya Beli & Penjualan

Kenaikan harga mobil akan semakin membebani konsumen. Dengan tekanan ekonomi yang telah ada, daya beli publik dapat anjlok serta berakibat langsung pada penyusutan penjualan kendaraan.

2. Efek Domino dari PHK

PHK massal di pabrikan besar seperti Toyota, Suzuki, atau Daihatsu bisa berdampak sistemik. Industri pendukung seperti supplier komponen, logistik, hingga jasa keuangan ikut terdampak, belum lagi pengangguran yang meningkat.

3. Sentimen Negatif Investor

Ketidakstabilan harga dan tenaga kerja dapat merusak kepercayaan investor, terutama yang tengah menjajaki investasi di sektor kendaraan listrik dan rendah emisi.

Langkah Pemerintah: Tak Hanya Meminta, Tapi Juga Memfasilitasi

Permintaan pemerintah dibarengi dengan kebijakan insentif. Beberapa langkah yang sedang atau akan diterapkan antara lain:

• Pelonggaran aturan TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri) untuk mobil rendah emisi.
• Fasilitas fiskal dan deregulasi bagi industri yang berorientasi ekspor.
• Rencana pengendalian pajak daerah (opsen) supaya harga kendaraan tetap kompetitif.

Langkah-langkah ini diharapkan mampu mendorong efisiensi produksi tanpa harus mengorbankan konsumen atau pekerja.

Sinergi Pemerintah dan Dunia Usaha Jadi Kunci

Permintaan Menperin Agus kepada Toyota, Suzuki, dan Daihatsu mencerminkan pendekatan aktif pemerintah dalam menjaga keseimbangan ekonomi nasional. Di tengah tekanan global, kolaborasi yang baik antara regulator dan pelaku usaha menjadi kunci agar industri otomotif tetap tumbuh dan berkelanjutan.

Komitmen yang ditunjukkan oleh para prinsipal otomotif Jepang juga menjadi sinyal positif bahwa dunia usaha memahami pentingnya stabilitas dan keberlanjutan di pasar Indonesia.

Dengan menjaga harga tetap terjangkau dan mempertahankan tenaga kerja, industri otomotif tidak hanya bertahan, tapi juga bisa bangkit kembali dan berkontribusi lebih besar terhadap perekonomian nasional.