Wajib Belajar 13 Tahun Dimulai 2025, Ini Kata Mendikdasmen

Daftar Isi

 

Anak-anak PAUD mengikuti pembelajaran sebagai bagian dari program Wajib Belajar 13 Tahun (Freepik)

Pendidikan adalah pondasi utama kemajuan bangsa. Dalam upaya memperkuat fondasi tersebut, Mendikdasmen sebut Wajib Belajar 13 Tahun sebagai program super prioritas yang akan diimplementasikan mulai tahun 2025.

Kebijakan pendidikan nasional ini menandai komitmen kuat pemerintah dalam menciptakan akses pendidikan yang lebih inklusif dan berkualitas sejak usia dini.

Langkah ini menjadi titik balik transformasi pendidikan di Indonesia, sejalan dengan visi Indonesia Emas 2045 yang menempatkan sumber daya manusia unggul sebagai pilar utama pembangunan. Lalu, apa sebenarnya makna dari Wajib Belajar 13 Tahun ini? Mengapa kebijakan ini dianggap strategis? Dan bagaimana kesiapan daerah dalam menyambutnya?

Apa Itu Program Wajib Belajar 13 Tahun?

Perbedaan Wajib Belajar 9, 12, dan 13 Tahun

Selama ini, sistem pendidikan nasional mengacu pada wajib belajar 9 tahun, yaitu dari jenjang Sekolah Dasar (SD) hingga Sekolah Menengah Pertama (SMP). Beberapa tahun terakhir, kebijakan ini diperluas menjadi 12 tahun, mencakup hingga Sekolah Menengah Atas atau Kejuruan (SMA/SMK).

Kini, dengan kebijakan terbaru, pemerintah menambahkan satu tahun pendidikan formal di jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), menjadikannya Wajib Belajar 13 Tahun. Langkah ini menegaskan bahwa PAUD sebagai fondasi pendidikan diakui penting untuk membentuk kesiapan belajar sejak dini.

Sasaran Program

Program ini menyasar seluruh anak usia 4 hingga 18 tahun, mencakup rentang dari PAUD hingga SMA/SMK. Dengan kata lain, pendidikan holistik dan inklusif sejak prasekolah hingga remaja menjadi visi utama kebijakan ini.

Tujuan Utama Program

• Meningkatkan angka partisipasi sekolah, terutama pada jenjang PAUD.

• Mencegah dan menurunkan angka Anak Tidak Sekolah (ATS).

• Mewujudkan strategi pemerataan pendidikan di daerah 3T (tertinggal, terdepan, terluar).

• Meningkatkan kualitas sumber daya manusia sejak usia prasekolah.

Menurut data BPS tahun 2023, tingkat partisipasi PAUD baru mencapai 54%. Artinya, hampir separuh anak usia dini belum mendapatkan pendidikan formal.

Pernyataan dan Komitmen Mendikdasmen

Kutipan Resmi

Dalam keterangan pers, Mendikdasmen menyatakan:

"Wajib Belajar 13 Tahun adalah program super prioritas yang akan kami implementasikan secara menyeluruh mulai 2025. Ini adalah komitmen nyata pemerintah untuk menciptakan SDM unggul."

Visi Jangka Panjang: Indonesia Emas 2045

Program ini adalah bagian dari cetak biru pembangunan jangka panjang yang dikenal sebagai Indonesia Emas 2045, di mana pendidikan menjadi instrumen kunci untuk membentuk generasi emas Indonesia.

Dukungan Anggaran dan Strategi Implementasi

Pemerintah telah mengalokasikan anggaran khusus melalui APBN dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Strategi yang dirancang antara lain:

• Integrasi PAUD ke sistem pendidikan nasional

• Peningkatan kapasitas guru melalui pelatihan

• Pembangunan infrastruktur pendidikan baru

Tantangan dan Kesiapan Daerah

Infrastruktur & SDM Masih Belum Merata

Daerah 3T masih menghadapi keterbatasan dalam hal jumlah guru, akses ke fasilitas pendidikan, serta konektivitas internet. Ini menjadi tantangan serius dalam implementasi kebijakan di lapangan.

Masalah Anak Tidak Sekolah (ATS)

Menurut laporan Kemendikbud, terdapat 2,7 juta Anak Tidak Sekolah (ATS) di Indonesia. Wajib Belajar 13 Tahun diharapkan menjadi intervensi strategis untuk mengatasi persoalan ini melalui program fleksibel berbasis komunitas.

Sinergi Lintas Sektor

Implementasi kebijakan ini tidak bisa berdiri sendiri. Diperlukan kolaborasi antara:

• Pemerintah Daerah dalam penganggaran dan penyediaan fasilitas

• Kementerian Agama, terutama dalam memperkuat PAUD berbasis madrasah

• LSM dan dunia usaha dalam pendampingan non-akademik

Inovasi dan Dukungan Teknologi Pendidikan

Mengenal Buku Sekolah Digital (BSD) dan Cara Aksesnya

Buku Sekolah Digital (BSD) menjadi salah satu inovasi penting dalam menunjang pembelajaran. Siswa dan guru dapat mengakses materi pelajaran secara daring tanpa bergantung pada buku fisik.

Pembelajaran Berbasis Teknologi

Tryout online, platform edukasi berbasis aplikasi, serta sistem hybrid learning mulai banyak digunakan di berbagai sekolah. Ini sejalan dengan arah transformasi digital pendidikan nasional.

Kolaborasi Dunia Industri

Beberapa perusahaan teknologi pendidikan seperti Ruangguru, Zenius, dan Quipper sudah aktif mendukung program digitalisasi sekolah.

Data Kemendikbud menyebut penggunaan BSD meningkat hingga 200% di wilayah 3T pada tahun 2023.

Dampak dan Harapan dari Wajib Belajar 13 Tahun

Dampak Sosial dan Ekonomi Jangka Panjang

Program ini diyakini mampu:

• Meningkatkan kualitas dan daya saing tenaga kerja nasional

• Mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi

• Menurunkan angka pernikahan dini dan kriminalitas usia muda

Daya Saing Generasi Muda

Pendidikan yang dimulai sejak dini akan mempersiapkan anak-anak menghadapi tantangan era digital dan globalisasi secara lebih matang.

Harapan Pemerintah dan Masyarakat

Pemerintah berharap seluruh elemen masyarakat—termasuk orang tua, sekolah, dan masyarakat sipil—ikut serta aktif dalam mendukung keberhasilan program ini.

Survei LSI tahun 2024 menunjukkan bahwa 82% responden mendukung dimulainya wajib belajar dari jenjang PAUD.

Anak-anak PAUD mengikuti pembelajaran sebagai bagian dari program Wajib Belajar 13 Tahun (Freepik)

Investasi Jangka Panjang Bangsa

Wajib Belajar 13 Tahun bukan sekadar penambahan angka dalam sistem pendidikan. Ia adalah bentuk nyata dari investasi jangka panjang dalam kualitas manusia Indonesia. Dengan kolaborasi, inovasi, dan komitmen bersama, Indonesia dapat menjamin hak pendidikan bagi seluruh anak, sejak usia dini hingga siap menghadapi masa depan. Karena masa depan bangsa, sesungguhnya dimulai dari ruang kelas hari ini.